HUKUM PERDATA, HUKUM DAGANG DAN WANPRESTASI

HUKUM PERDATA, HUKUM DAGANG DAN WANPRESTASI

A.    HUKUM PERDATA

Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak serta kepentingan tiap individu di masyarakat. Apabila dikaitkan dengan aktifitas perdagangan, maka bisa dikatakan sebagai perangkat hukum yang dibuat untuk mengatur tatacara serta pelaksanaan suatu urusan atau untuk kegiatan perdagangan, keuangan atau industri yang memiliki dampak pada pertukaran barang dan jasa. Hukum perdata selalu berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Adapun yang melatarbelakangi adanya hukum perdata pada dunia bisnis atau perdagangan ini adalah karena sebuah pemahaman tentang perekonomian yang sehat dimana ekonomi sehat ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan bisnis atau perdagangan dalam bentuk lain. Maka, sebenarnya, memang sudah sewajarnya para pengusaha juga memahami akan arti hukum perdata dalam hal kaitannya dengan perdagangan atau industri. Hukum perdata sangat dibutuhkan oleh para pembisnis, hal tersebut dapat dikatakan demikian karena :

·      Pihak mana saja yang terlibat di suatu bisnis, akan membutuhkan sesuatu yang lebih resmi dan bukan lagi tentang janji atau hanya sekedar beritikad baik

·      Upaya untuk menciptakan suatu hukum yang memang sudah seharusnya ada untuk membantu proses dan kegiatan bisnis atau perdagangan.

·      Dengan adanya hukum ini tentunya kegiatan bisnis juga tidak akan melanggar hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, hukum dalam perdagangan ini memiliki fungsi yang baik untuk menciptakan serta mengatur kehidupan di dalam masyarakat yang aman, tertib serta tentram. Sedangkan yang menjadi sumber hukum perdata dalam perdagangan ini diatur dalam :

·         Hukum Perdata (KUH Perdata)

·         Hukum Dagan (KUH Dagang)

·         Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUH Pidana)

·         Peraturan Perundang-Undangan

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hukum perdata dalam sektor perdagangan ini tentunya bertujuan baik karena memang untuk melindungi para pelaku perdagangan. Sifat hukum yang memaksa atau dipaksakan dengan adanya sanksi juga bisa menjadi hal positif agar para pelaku usaha selalu melihat aturan-aturan yang berlaku ketika melakukan kegiatan bisnis atau dagang. Dengan demikian, maka seluruh orang akan merasakan manfaatnya. Hukum perdata dalam perdagangan tentunya akan membuat masyarakat terutama para pelaku usaha dan yang lainnya yang terlibat dalam perdagangan akan lebih tertib dan tertata. Hal ini akan berdakmpak positif bagi keseimbangan dan ketertiban. Sudah bisa dipastikan pula bahwa hukum ini akan membagi tugas antara hak dan kewajiban bagi setiap yang terlibat dalam aktivitas perdagangan. Contoh hokum perdata yang sering terjadi disekitar kita :

Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah GianniVersace S.p.A, selaku penggugat yang merupakan badan hukum yangdidirikan menurut Undang-Undang Italia dan berkedudukan diItalia. Perusahaan Gianni Versace S.p.A didirikan pada tahun1978 oleh seornag desainer terkemuka bernama Gianni Versace.Gianni Versace S.p.A adalah salah satu perusahaan fesyen ternamadi dunia. Perusahaan ini mendesain, memproduksi danmendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasana,kosmetik, parfum dan produk fesyen sejenis.Pada bulan September 2000, Gianni Versace S.p.A bekerjasamadengan Sunland Group Ltd, sebuah perusahaan terkemuka Australia membuka “Pallazo Versace”, yaitu sebuah hotel berbintang 6, yang terletak di Gold Coast Australia. Saat ini kepemilikanVersace Group dipegang oleh keluarga Versace yang terdiri dariAllegra Beck Versace yang memiliki saham 50%, Donatella Versaceyang memiliki saham 20% dan Santo Versace yang memiliki sahamsebanyak 30%.Saat ini Santo Versace menjabat sebagai Presiden perusahaan danDonatella Versace merangkap sebgaai Wakil presiden dan direksiKreasi. Giannni Versace S.p.A selaku penggugat ini menjualproduksinya ke Indonesia dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia.Kemudian, pihak tergugat adalah Sutardjo Jono, seorang WargaNegara Indonesia yang berkedudukan di Medan.

B.     HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang juga dapat dikatakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Dikatakan demikian karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang. Sedangkan yang menjadi sumber hukum perdata dalam perdagangan ini diatur dalam :

·         Hukum tertulis yang sudah dikodifikasi

Pada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, hal yang menjadi acuan adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau juga dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan.

·         Hukum tertulis yang belum dikodifikasi

Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang Nompr 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.

·         Hukum kebiasaan

Pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.

            Contoh kasus hokum dagang anatara “Mie Sedaap” Vs” Mi Sedaaap” :

Mungkin tak banyak yang menyadari bahwa kedua merek tersebut sebenarnya berasal dari perusahaan yang berbeda. Sekilas produk tersebut memang sama, dilihat dari corak dan warna hurufnya pun hampir sama, tetapi setelah diamati terdapat perbedaan penulisan pada kata “sedap” di mana yang satu menuliskan dengan “aa” dan satunya lagi “aaa”. Produk Mie Sedaap yang pertama, dibawahi oleh perusahaan WINGSFOOD merupakan  produk dengan merk “mi sedap” yang lebih dahulu muncul. Sedangkan pesaingnya, yaitu Mi Sedaaap atau lebih tepatnya Supermi Sedaaap, adalah merk yang kedua (merk tiruan) yang diproduksi oleh INDOFOOD. Jika di pasaran, konsumen yang kurang teliti akan menganggap kedua produk tersebut sama karena sebenarnya kata-kata “sedap” lah yang biasa didengar dan muncul di benak konsumen. Oleh karena itu saat mereka melihat tulisan “sedap” yang tertera di kemasan, tanpa sempat memperhatikan jumlah huruf “a”nya, mereka langsung membeli produk tersebut. Beberapa konsumen menganggap ”Mie Sedaap” dan ”Supermi Sedaaap” adalah satu produsen, apalagi Supermi bisa dikatakan sebagai induk dari semua mi instant di Indonesia, jadi bukan suatu hal yang mustahil jika masyarakat akhirnya lebih memilih ”Supermi” yang lebih punya nama dibandingkan dengan ”Mie Sedaap” yang asli. Hal ini tentunya sangat merugikan WINGSFOOD karena adanya persamaan pada pokoknya tersebut dapat berdampak pada merosotnya omzet penjualan produk “Mie Sedaap” itu sendiri. Selain itu, juga merugikan konsumen yang memang menggemari “Mie Sedaap” karena mereka merasa tertipu apabilamereka salah membeli produk hanya karena tidak memperhatikan jumlah huruf “a” pada merek. Dari sisi HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), produk dagang “Mie Sedaap” yang pertama bisa menuntut prusahaan Supermi atas produk yang dianggap meniru produk daganya. Dalam kasus ini, Supermi Sedaaap melanggar hak milik industri terkait dengan merek produk, desain tulisan, atau kemasan yang sama atau hampir sama. Hak milik industri ini berlaku selama 10 tahun, jika setelah jangka waktu tersebut produsen, dalam hal ini WINGSFOOD, tidak mendaftarkan lagi produk dagangnya, maka perusahaan lain baru bisa mengambil alih penggunaan merk dagang tersebut.

C.    CONTOH KASUS WANPRESTASI

Kasus wanprestasi kali ini berasal dari Dalil Pengacara Menggugat Biro Umrah Hannien Tour, Hal tersebut dimulai dari Hannien Tour memiliki tiga paket jenis umrah yang mereka promosikan lewat berbagai media dan cara, termasuk situs dan facebook. Paket itu:  Promo dengan biaya Rp 16 juta, Silver Rp 22.500.000, dan Gold Rp 35 juta. Belakangan, pada pertengahan 2017 Hannien Tour gagal memberangkatkan jamaah mereka yang telah membayar lunas biaya yang ditetapkan Biro Umrah itu. Padahal banyak diantara mereka yang sudah mendaftar sejak 2015 dan 2016. Hal tersebut mengakibatkan  kerugian bagi para jamaahnya, oleh sebab itu para calon jamaah dari hannien tour mengusut masalah ini melalui jalur hokum.

Read More

PERTUMBUHAN EKONOMI 2012, 2013, DAN 2014

PERTUMBUHAN EKONOMI 2012, 2013, DAN 2014

A.    Pertumbuhan Ekonomi 2012

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.

B.     Pertumbuhan Ekonomi 2013

Tahun 2013 adalah tahun penuh perubahan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mendorong ekonomi bergerak ke tingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makroekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Kebijakan Bank Indonesia di tahun 2014 akan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya-upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi struktural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. 

C.    Pertumbuhan Ekonomi 2014

Tahun 2014 yang baru saja berlalu ternyata kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen.

DAFTAR PUSTAKA

17, April, (2019) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 tumbuh 5,02 Persen, melambat

sejak lima tahun terakhir. https://www.bps.go.id/

17, April, (2019) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012. https://www.bi.go.id/

17, April, (2019) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013. https://www.bi.go.id/

17, April, (2019) Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014. https://www.bi.go.id/

Read More

AZAZ DAN TUJUAN ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Aspek Hukum Dalam Ekonomi #

TM-13 & TM-14

Nama Kelompok :

1.      Anggie Salsabila Prastika                (20217768)

2.      Rosyelina Azhari Rachmawati        (                )

3.      Wandansari Dwi Tamtamajati         (26217165)

4.      Andry Ferdinand Dito                     (2B218038)

5.      Maskhulatul Laily Styaningastuty   (2B218040)

6.      Moch Rifqi Ramadhani                   (2B218039)

Kelompok : 7

Kelas : 2EB18

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI

ATA 2018/2019

A.    HAL-HAL YANG DIKECUALIKAN DARI UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI

Hal-hal yang dikecualikan dari undang-undang Monopoli, antara lain perjanjian-perjanjian yang dikecualikan; perbuatan yang dikecualikan; perjanjian dan perbuatan yang dikecualikan.

1.      Penjanjian yang Dikecualikan 

a.       Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaanintelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hakcipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu,dan rahasia dagang.

b.      Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba

c.       Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan

d.      Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.

e.       Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.

2.      Perbuatan yang Dikecualikan.

a.       Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha

b.      Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.

3.      Perbuatan dan/atau Perjanjian yang Diperkecualikan

a.       Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b.      Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri. 

B.     KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya atau dengan kata lain KPPU hanya bertanggung jawab kepada Presiden.

1)      Visi dan Misi KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksankan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU sebagai berikut:

a.       Visi KPPU :

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah “Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisies dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

b.      Misi KPPU

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

·         Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;

·         Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha;

·         Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan

·         Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel

2)      Tugas dan Wewenang

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

            Tugas

1.      Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2.      Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3.      Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4.      Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5.      Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6.      Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

7.      Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang

1.      Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2.      Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

3.      Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

4.      Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5.      Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

6.      Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

7.      Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

8.      Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

9.      Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10.  Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11.  Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12.  menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

C.    SANKSI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

Bagian Pertama Tindakan Administratif (Pasal 47)

1.      Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

2.      Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a)      Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal16; dan atau

b)      Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasivertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c)      Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatanyang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan ataumenyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

d)      Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

e)      Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasala 28; dan atau

f)       Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

g)      Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Bagian Kedua Pidana Pokok (Pasal 48)

1.      Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai denganPasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, danPasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

2.      Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

3.      Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan (Pasal 49) Sanksi tambahan sesuai dalam Pasal 48 juga dapat dikenakan pidana berupa:

a)      Pencabutan izin usaha; atau 

b)      Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi/komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5(lima) tahun; atau

c)      Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkantimbulnya kerugian pada pihak lain.

1.   PENGERTIAN SENGKETA

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah 17 18 satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pada umumnya beberapa cara yang dapat dipilih dibedakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan lain-lain, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS).

a)      Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

a)      untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa

b)      untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

c)      Mediasi

Mediasi  adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung

d)      Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.

e)      Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “Litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

f)       Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tsb diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4.      PERBANDINGAN ANTARA PERUNDINGAN, ARBITRASE DAN LIGITASI

a)      Negosiasi atau perundingan

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.

b)      Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi antara lain:

·         Arbitrase relatif lebih terpercaya karena Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun.

·         Arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan hakim yang mungkin saja tidak menguasai bidang yang disengketakan sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara.

·         Kepastian Hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Kelemahannya antara lain :

·         Biaya yang relatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung para pihak (atau pihak yang kalah)

·         Putusan Arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

·         Ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial (perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, dan sebagainya)

c)      Litigasi 

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Kebaikan dari sistem ini adalah :

·         Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)

·         Biaya yang relatif lebih murah (salah satu azas peradilan Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah).

Kelemahan dari sistem ini adalah:

·         Kurangnya kepastian hokum

Karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap.

·         Hakim yang "awam"

Pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.

Read More