Jumat, 17 Mei 2019
CONTOH KASUS FRAUD PADA PT KIMIA
FARMA (PERSERO) TBK
PT
Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di
Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma
melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di
audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN
dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung
unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan
keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah
ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru,
keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah
sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan
itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan
sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan
barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan
sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan
sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan
mendasar timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau
kelalaian. Sehingga menimbulkan dampak perubahan kebijakan akuntansi atau
koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan
melakukan penyajian kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan
melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu
penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila
dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa
transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.
Sehingga
kasus ini menimbulkan keterkaitan hokum, aspek hokum yang menyangkut dengan
kasus fraud pada PT Kimia Farma ini adalah Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995, Pasal
64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Pasar Modal maka dengan itu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan
sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah).
REFERENSI :
ABOUT
Popular Posts
-
KELOMPOK GANJIL MENGENAL TEORI EFISIENSI KOPERASI, PERMODALAN KOPERASI DAN KLASIFIKASI KOPERASI DISUSUN OLEH 2EB15 KELOMPOK...
-
CONTOH KASUS FRAUD PADA PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indo...
-
1. Kind of sentence it uses in their slogan In my opinion the sentence of Peugeot’s slogan and You.C1000‘s slogan using a steatment ...
-
1. Latar belakang Ilmu Alamiah Dasar (IAD) merupakan salah matu mata kuliah yang termasuk mata kuliah umum yakni mata ku...
-
BENTUK-BENTUK KOPERASI DI INDONESIA DISUSUN OLEH 2EB15 KELOMPOK 3 : Diaz Ayu Frida (26217485) Jihan Diya Nabila (23217055) ...
-
MENGENAL KINERJA KOPERASI DAN PERHITUNGAN SHU I. VARIABEL KINERJA KOPERASI DAN PRINSIP PENGUKURAN KINERJA KOPE...
-
SOAL : 1. PT. ABC mempunyai 100 lembar saham dengan pajak 10%. Dengan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 10.000.000 dan coupon r...
-
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan data merupakan hal yang tak bisa ...
-
KOPERASI KONSUMSI DAN KEUNTUNGANNYA Menurut UU No.12 Tahun 1967 Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak ...
-
INVESTASI A. PENGERTIAN INVESTASI Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertent...
0 komentar:
Posting Komentar